Ideanews.co, Penajam – Sebanyak 5.084 pekerja rentan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masuk sebagai data tambahan penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD Perubahan 2025. Mereka akan memperoleh perlindungan sosial yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Program ini menyasar para pekerja serabutan kelompok yang dinilai paling rentan mengalami risiko kerja tanpa perlindungan asuransi. “Pekerja rentan di sini adalah pekerja bukan penerima upah atau yang bekerja serabutan. Mereka adalah kelompok yang rentan terhadap risiko kerja tanpa memiliki perlindungan asuransi,” ujar Ernawati, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, dalam kegiatan roadshow sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Aula Kantor Bupati PPU, Selasa (18/11).
Secara keseluruhan, Pemkab PPU menargetkan 15 ribu pekerja rentan mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD murni 2025. Pada APBD Perubahan, terdapat tambahan sekitar 5 ribu pekerja, sehingga total penerima manfaat mencapai sekira 20 ribu jiwa.
“Dari data base itu, sekitar 5.084 masuk pada APBD Perubahan 2025,” kata Ernawati.
Kategori pekerja rentan yang dicover cukup beragam, antara lain:
-
motoris speed boat,
-
penggali kubur,
-
tukang ojek,
-
pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga,
-
serta berbagai pekerja serabutan lainnya.
Seluruh peserta harus berusia 18–65 tahun.
Program perlindungan pekerja rentan ini telah berjalan selama tiga tahun. Setiap tahun, Pemkab PPU mengalokasikan lebih dari Rp3 miliar untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 15 ribu peserta. Anggaran ini bersumber dari APBD Kabupaten PPU.
Penambahan kuota pada APBD Perubahan 2025 diharapkan memperluas jangkauan perlindungan sosial, terutama bagi pekerja informal yang selama ini tidak memiliki akses terhadap jaminan ketenagakerjaan. (Adv/Bey)
