Ideanews.co, Samarinda – Ketegangan memuncak dalam Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (14/7/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes keras karena aspirasi masyarakat yang dibawanya dinilainya tidak diakomodasi dalam pembahasan.
Insiden terjadi di Gedung E lantai 1 saat rapat membahas tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Abdulloh, yang juga anggota Fraksi Golkar, secara tegas meninggalkan ruang rapat karena menilai pertemuan tersebut tidak produktif dan mengabaikan suara rakyat.
“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” tegas Abdulloh.
Politisi senior ini mengkritik tajam pembahasan yang berfokus pada revisi “kamus pokir” standar format usulan Pokir sebagai dasar penganggaran.
Menurut Abdulloh, pembahasan teknis administratif ini tidak menyerap kebutuhan masyarakat secara komprehensif dan justru mengabaikan aspirasi inti yang didapatkan anggota dewan saat reses.
“Ini cuma soal usulan format-format aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Kenapa justru aspirasi rakyat dibatasi prosedur yang menghambat penyampaian pokok pikiran?” lanjutnya dengan nada kecewa.
Abdulloh juga menyoroti inefektivitas dan pemborosan anggaran dalam serangkaian rapat sebelumnya. Ia mencontohkan rapat di Balikpapan yang menghabiskan waktu dan dana negara namun dinilainya tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan Pokir yang aspiratif. Ia menegaskan proses saat ini menyimpang dari semangat perencanaan pembangunan partisipatif.
“Kalau begini caranya, saya akan terus bersikap kritis. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” pungkas Abdulloh. (Adv)
