Ideanews.co, Penajam – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menilai pemerintah daerah akan menghadapi tantangan berat dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan dan kebutuhan pokok.
Dirinya mengatakan, kenaikan harga yang terjadi belakangan ini tidak dapat sepenuhnya diintervensi pemerintah karena persoalannya berkaitan dengan dinamika pasokan dan lonjakan permintaan.
“Kalau harga pangan itu tidak bisa kita intervensi. Inflasi di Penajam saat ini memang tinggi,” ujar Thohiron, Jumat (14/11).
Ia menjelaskan, posisi PPU yang bersebelahan langsung dengan kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat arus keluar-masuk barang mengalami tekanan. Banyaknya pekerja dan pendatang baru di wilayah sekitar IKN membuat permintaan kebutuhan pokok meningkat tajam. Sementara pasokan yang tersedia relatif tidak bertambah.
“Sekarang ini Penajam menjadi tetangga IKN. Banyak orang luar datang. Suplai barang jadi lebih sedikit dibanding kebutuhan. Kalau suplai kurang dan permintaan naik, otomatis harga ikut naik,” katanya.
Menurut Thohiron, kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada komoditas pangan, tetapi juga pada distribusi LPG 3 kilogram yang sebenarnya telah memiliki harga eceran resmi dari pemerintah.
“LPG saja yang sudah ditetapkan pemerintah, di pasar tetap bisa berbeda. Apalagi barang yang lewat banyak tangan tengkulak,” ujarnya.
Ketika ditanya besaran inflasi daerah terkini, Thohiron tidak menyebut angka spesifik. Namun ia memastikan tren kenaikannya terasa di level rumah tangga.
“Angkanya saya tidak hafal, tapi inflasinya tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, langkah yang mungkin dilakukan pemerintah daerah dalam jangka pendek bukanlah menekan harga secara langsung, melainkan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga kelancaran pasokan barang.
“Kalau distribusi lancar dan stok terjaga, kenaikan harga bisa ditekan,” tandasnya. (Adv/Bey)
