Ideanews.co, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, kembali menyoroti serius rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal meski pemerintah daerah menggelontorkan anggaran pelatihan yang besar setiap tahunnya. Ia menilai program pelatihan, termasuk melalui Balai Latihan Kerja (BLK), harus dievaluasi total karena tidak memberikan dampak nyata bagi pengurangan pengangguran.
“Anggaran BLK besar sekali, tiap tahun dianggarkan. Tapi penyerapan tenaga kerjanya minim sekali. Itu harus dievaluasi,” tegas Bijak.
Ia mengingat kembali pengalaman tahun 2023–2024 ketika pemerintah daerah mengirim peserta ke BLK Solo. Meski anggaran besar, hanya kurang dari 25 persen peserta yang terserap sebagai tenaga kerja.
“Itu contoh paling nyata. Dengan penyerapan rendah seperti itu, menurut saya programnya harus dievaluasi. Kalau anggaran itu dialihkan ke BMD untuk membuka lapangan pekerjaan langsung, hasilnya jauh lebih efektif,” ujarnya.
Bijak menyebut bahwa kondisi Badan Milik Daerah (BMD) di PPU saat ini belum ideal. Dari tiga BMD yang ada, hanya satu yang masuk kategori sehat.
“Ini penting sekali. BMD kita dari tiga hanya satu yang kategori hijau, sisanya masih butuh transformasi. Makanya anggaran pelatihan itu bisa dialihkan untuk menguatkan BMD agar bisa langsung menyerap tenaga kerja,” katanya.
Ia menilai strategi ini lebih konkret dibanding mengirim peserta pelatihan ke luar daerah yang hasilnya tidak pasti.
“Penyerapan kerja melalui BMD itu jauh lebih kuat. Sementara kalau bicara tenaga kerja lokal, sampai hari ini itu belum maksimal. Itu harus diakui,” tambahnya.
Bijak juga terbuka dengan gagasan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) lokal, namun menurutnya hal itu tidak menjawab persoalan inti.
“Kalau konteksnya meningkatkan SDM, ya BLK atau LPK bisa. Tapi kalau konteksnya penyerapan tenaga kerja, itu lapangan kerjanya yang harus dibuka. Beda konteksnya,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, bukan sekadar pelatihan.
Bijak menyinggung potensi meningkatnya angka pengangguran akibat rencana reorganisasi atau perubahan struktur di salah satu perusahaan daerah yang melibatkan ribuan pekerja.
“RDBP itu tidak lama lagi. Berapa ribu orang di dalamnya yang akan kehilangan potensi pekerjaan. Pemerintah daerah harus pikirkan ini. Sampai hari ini, saya belum melihat langkah antisipatif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa janji pembukaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu kampanye besar Pemda dalam Pilkada lalu. Namun hingga kini masyarakat belum melihat tindak lanjut konkret.
“Kami menunggu jawaban pemerintah daerah. Jangan sampai masalah menumpuk, lalu pemerintah terlihat bekerja hanya ketika sudah meledak. Itu tidak efektif,” tegasnya.
Bijak menekankan bahwa program pemerintah pusat mengenai pembukaan 19 juta lapangan kerja harus disambut daerah, bukan hanya dijadikan materi kampanye.
“Itu program dari pusat. Daerah harus menyambut dan menerjemahkannya. DPRD menunggu jawaban: apa langkah pemerintah daerah untuk menjawab harapan masyarakat terkait lapangan pekerjaan?” tuturnya.
Ia menutup dengan pesan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, melakukan evaluasi anggaran pelatihan, memperkuat BMD, dan menyiapkan skema penyerapan tenaga kerja sebelum dampak pengangguran semakin melebar. (Adv/Bey)
