Ideanews.co, Penajam — DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menilai langkah Pemerintah Kabupaten yang gencar membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian merupakan strategi penting di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyebut pendekatan aktif itu menjadi kunci agar usulan pembangunan tetap mendapatkan ruang di pemerintah pusat.
“Upaya seperti ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, sampai hari ini kita belum memperoleh kepastian yang diharapkan,” ujar Raup.
Pemkab PPU sebelumnya telah menggelar audiensi dengan beberapa kementerian. Di antaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait skema afirmasi fiskal bagi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN); serta Kementerian Perhubungan yang membahas percepatan infrastruktur transportasi.
Namun hingga kini, seluruh pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Raup menduga lambannya respons dipengaruhi situasi menjelang tutup tahun anggaran.
“Mungkin karena sudah akhir tahun. Mudah-mudahan awal tahun depan ada kabar baik,” ucapnya.
Ia menilai dorongan Pemkab ke pemerintah pusat sangat penting, terutama karena PPU harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan pembangunan IKN yang berkembang pesat di wilayah tetangga. Tanpa dukungan pusat, PPU berisiko tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut. (Adv/Bey)
