Ideanews.co, Penajam — Langkah kecil menuju sinergi besar itu terlihat di ruang kerja Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (19/11). Tanpa protokoler berlebihan, Wakil Bupati menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda beserta jajaran panitera.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan upaya memperkukuh jalur koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama.
Sejak awal, suasana pertemuan berlangsung hangat. Di meja diskusi, dua topik utama penguatan layanan peradilan agama dan dukungan pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik.
Keduanya merupakan isu yang dalam beberapa tahun terakhir semakin relevan, terutama menyangkut akses hukum keluarga, perceraian, hak asuh, hingga layanan isbat nikah di PPU.
Ketua PTA Samarinda yang hadir bersama Panitera PTA dan Ketua Pengadilan Agama PPU menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga adalah kunci untuk menjaga mutu pelayanan di tingkat akar rumput.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan peradilan agama tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah adalah fondasinya,” ujar perwakilan PTA Samarinda yang hadir.
Wakil Bupati PPU, Mudyat Noor menyambut langsung pesan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan PTA dan menekankan bahwa koordinasi rutin adalah jalan terbaik untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik.
“Komunikasi yang baik tidak boleh berhenti pada pertemuan ini. Kami ingin ada kesinambungan supaya masyarakat mendapatkan layanan hukum yang lebih mudah dan lebih manusiawi,” kata Wabup.
Ia juga menilai hubungan pemerintah daerah dengan lembaga peradilan harus berada pada orbit yang sama, memperbaiki kualitas layanan publik.
Tantangan yang dihadapi PTA maupun Pengadilan Agama PPU, menurut Wabup, membutuhkan dukungan regulasi, fasilitas, dan komunikasi yang saling menguatkan.
Pertemuan yang berlangsung singkat namun padat itu ditutup dengan komitmen mempererat jalur komunikasi, mengharmonikan program, dan menyiapkan langkah-langkah teknis yang menghubungkan kebutuhan peradilan agama dengan peran pemerintah daerah sebagai penyokong layanan publik. (Adv/Bey)
