Ideanews.co, Jakarta — Dari ruang Rakornas Kepegawaian 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025), Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor membawa pulang pesan penting aparatur sipil negara tidak lagi bisa bekerja dengan ritme lama.
Di hadapan para pemimpin instansi pusat dan daerah, ia menyebut reformasi ASN kini memasuki fase yang menuntut kecepatan, kelincahan, dan ketepatan lebih tinggi.
Rakornas yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, menegaskan bahwa agenda reformasi birokrasi harus selaras dengan delapan prioritas pembangunan nasional.
Forum ini mempertemukan jajaran Kementerian, gubernur, bupati/wali kota, serta tokoh nasional untuk menyamakan langkah transformasi ASN.
Usai mengikuti arahan nasional, Mudyat Noor menilai bahwa Rakornas memberikan “wake up call” bagi seluruh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa ASN di daerah, termasuk PPU, harus bergerak lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik yang terus berubah.
“Arahan BKN harus menjadi pegangan kita. ASN di PPU harus lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menghadapi dinamika baru,” ujar Mudyat.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah tidak bisa dijawab dengan cara kerja administratif yang kaku.
“Transformasi birokrasi tidak bisa lagi memakai pola lama. Kita ingin reformasi ASN benar-benar terasa oleh masyarakat, bukan hanya berhenti sebagai wacana,” tegasnya.
Dalam sesi arahan, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa manajemen ASN harus bertransformasi melalui basis data, manajemen talenta, serta tata kelola adaptif.
Bukan hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga terhadap dinamika kebutuhan publik yang melompat dari sektor ke sektor pangan, pelayanan sosial, digitalisasi, hingga ketahanan daerah.
“Manajemen ASN harus lincah dan responsif,” ujar Zudan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor sebagai landasan percepatan reformasi birokrasi.
Bagi Pemkab PPU, forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas daerah sebagai salah satu penopang wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). (Adv/Bey)
