Ideanews.co, Samarinda – Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ahsan Putra, mengecam keras kebijakan dan praktik yang menyebabkan deforestasi di Kalimantan Timur. Badko HMI mendesak Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan menghentikan perusakan hutan dan mangrove yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir serta ketahanan bencana.
“Kerusakan hutan dan hilangnya mangrove bukan hal sepele. Ini bom waktu bagi masyarakat pesisir dan tidak boleh dinormalisasi dengan alasan apa pun,” tegas Ahsan.
Badko HMI juga menyoroti pernyataan Gubernur Kaltim yang menyebut kondisi hutan “masih aman”. Meski menghormati pemerintah, Badko HMI meminta data yang transparan dan dapat diverifikasi, termasuk sumber, lokasi, serta langkah konkret pengendalian deforestasi.
Menurut Badko HMI, deforestasi tidak sekadar soal angka luasan, tetapi hilangnya fungsi ekosistem sebagai pelindung alami. Berbagai studi menunjukkan mangrove mampu meredam dampak gelombang besar dan bencana, sehingga pengurangannya meningkatkan kerentanan wilayah pesisir.
Badko HMI meminta audit independen atas data deforestasi dan menegaskan siap menjadi pengawas publik. “Jangan korbankan masa depan generasi demi keputusan jangka pendek hari ini,” tutup Ahsan. (Tim Redaksi)
