Gagal Panen 66 Hektare, Distan PPU Perkuat Antisipasi Kekeringan Lahan Pertanian

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU Gunawan. (Idnews)

Ideanews.co, Penajam – Kekeringan masih menjadi ancaman bagi produksi padi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hingga pertengahan September 2026, sebanyak 66 hektare tanaman padi dilaporkan gagal panen akibat cekaman air.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU Gunawan mengatakan, lahan yang terdampak tersebar di Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam. Sementara lahan pertanian di Kecamatan Sepaku masih berhasil diselamatkan.

Bacaan Lainnya

“Perkembangan yang terkini, berkaitan dengan laporan di bulan September, dari awal sampai dengan pertengahan memang ada 66 hektare,” ungkap Gunawan, Senin (28/9/2026).

Angka tersebut merupakan bagian dari total 242,5 hektare lahan yang mengalami cekaman air. Namun, tidak seluruh lahan terdampak berakhir gagal panen. Sebagian masih dapat diselamatkan setelah mendapatkan penanganan dan dukungan sumber air.

Gunawan mengatakan, pada periode awal sekitar Mei, lebih dari 200 hektare lahan sempat mengalami kondisi serupa. Namun, seluruh lahan tersebut berhasil diselamatkan. Kondisi terkini masih dapat berubah karena periode tanam belum berakhir.

“66 hektare gagal panen. Itu dari total 242,5 hektare yang mengalami cekaman air,” ujarnya.

Untuk mencegah meluasnya dampak kekeringan, Dinas Pertanian PPU telah mengalokasikan sejumlah sarana pendukung, terutama pompa air serta jaringan irigasi perpipaan dan perpompaan.

Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau lahan yang tidak memiliki sumber air permukaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian tanaman akhirnya gagal dipanen.

“Memang sudah dialokasikan. Hanya saja pada lahan-lahan yang memang tersedia air permukaannya. Kalau lahan yang tidak tersedia air permukaannya, ya akhirnya gagal panen seperti yang ada tadi,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan sumber air melalui pembangunan sumur bor. Usulan tersebut diajukan melalui program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang pelaksanaannya berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS).

Gunawan menyebut, usulan pembangunan sumur bor dilakukan secara bertahap. Sebanyak 13 titik sebelumnya telah masuk dalam usulan, kemudian terdapat tambahan 10 titik pada pengajuan berikutnya. Sementara sejumlah titik lainnya telah dibangun maupun masih dalam proses.

“Kalau yang sebelumnya masuk memang ada 13, kemudian di berikutnya itu ada 10, kemudian yang sudah terbangun itu ingat saya ada tujuh,” katanya.

Salah satu pembangunan yang telah rampung berada di Labangka Barat. Namun, pembangunan sumur bor tidak dapat serta-merta diarahkan ke seluruh wilayah yang mengalami kekeringan.

Ditambahkannya, penentuan titik JIAT tetap mengacu pada proposal yang diajukan serta mempertimbangkan potensi ketersediaan air tanah di lokasi tersebut.

“Karena kalau berkaitan dengan usulan ini kan mengacu pada proposal yang ada, sekaligus memang yang memungkinkan ada air tanah yang tersedia,” pungkasnya. (Adv/Nad)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *