Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengevaluasi standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Evaluasi ini membahas pelayanan beasiswa, hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan masyarakat sekaligus meninjau standar pelayanan agar lebih transparan, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan.
Dalam arahannya, Chairur Rozikin menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
“Pelayanan publik yang prima tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dan pengawasan dari masyarakat,” ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat memaparkan standar pelayanan beasiswa, hibah, dan bantuan sosial. Pembahasan diarahkan pada kejelasan prosedur, persyaratan, serta mekanisme pengajuan agar masyarakat lebih mudah memahami proses pelayanan.
Sementara itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menyampaikan materi terkait standar pelayanan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Chairur berharap forum konsultasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam perbaikan pelayanan.
“Yang terpenting, hasil konsultasi ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Kami ingin perbaikan pelayanan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi pembahasan dalam forum,” katanya.
Melalui FKP, Pemkab PPU mendorong setiap bagian menindaklanjuti masukan sesuai tugas dan kewenangannya. Evaluasi ini diharapkan memperkuat transparansi, kepastian prosedur, dan kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan forum tersebut selanjutnya ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan rekomendasi serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan. (Adv/Nad)
