Ideanews.co, Penajam – Sekitar Rp186 juta anggaran uang lelah petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum tersalurkan. Dari total alokasi Rp446 juta yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), pembayaran baru mencapai sekitar 65 persen.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Nurlaila, menyebutkan pencairan tahap pertama berkisar Rp250 juta hingga Rp260 juta. Dana tersebut diberikan kepada petugas yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran.
“Kalau PPU, alokasi uang lelah dari provinsi sebesar Rp446 juta. Dari jumlah itu, sekitar 65 persen sudah dicairkan dan dibagikan kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla,” kata Nurlaila.
Setiap petugas menerima uang lelah Rp120 ribu untuk setiap kejadian. BPBD menghitung pembayaran berdasarkan kejadian dan luasan kebakaran yang ditangani. Petugas juga harus mengajukan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk proses verifikasi sebelum menerima pembayaran.
Nurlaila menjelaskan, pengajuan yang masuk belum mencakup seluruh kejadian kebakaran. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan luas area terbakar. Kejadian dengan luasan sangat kecil, seperti 0,01 hektare, belum seluruhnya masuk dalam perhitungan.
Penerima bantuan mencakup petugas dari berbagai instansi dan unsur masyarakat. Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Satpol PP, Dinas Pertanian, BPBD, TNI-Polri, serta pemerintah desa dan kelurahan.
BPBD PPU masih berpeluang mengajukan pembayaran tambahan untuk kejadian yang belum terakomodasi. Namun, pengajuan tersebut menyesuaikan ketersediaan anggaran Pemprov Kaltim.
“Kalau anggaran di provinsi masih memadai, kami mungkin akan mengajukan seluruh kejadian agar dedikasi dan kinerja rekan-rekan petugas di lapangan selama masa karhutla bisa terfasilitasi,” ujarnya.
Selain uang lelah, Pemprov Kaltim juga menyiapkan dukungan operasional. Anggaran Rp64 juta digunakan untuk makan dan minum petugas saat pengarahan pagi dan sore. Sementara itu, sekitar Rp70 juta dialokasikan untuk bahan bakar minyak (BBM) operasional dan telah disalurkan. (Adv/Nad)










