Ideanews.co, Kutai Timur – Proses pembentukan desa baru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, memasuki tahapan lanjutan. Sebanyak 10 desa hasil pemekaran telah merampungkan persyaratan administrasi dan kini menunggu penerbitan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menjelaskan penerbitan kode desa menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan pembentukan pemerintahan desa definitif.
Ia menyebut proses pemekaran saat ini terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama mencakup 11 desa, sedangkan kelompok kedua terdiri atas empat desa yang masih melengkapi persyaratan di tingkat provinsi.
“Dari 11 desa pada klaster pertama, 10 desa sudah lengkap dan memenuhi syarat. Sekarang prosesnya berada di Kemendagri untuk menunggu penerbitan kode desa,” kata Trisno.
Namun, satu desa lainnya, yakni Desa Mio Baru Utara, belum dapat melanjutkan proses tersebut. Kendalanya berkaitan dengan batas administrasi antara Kabupaten Kutim dan Kabupaten Berau yang hingga kini belum mencapai kesepakatan.
“Desa Mio Baru Utara itu kita masih terkendala batas Kutai Timur dan Berau yang belum klir. Sehingga itu kita menunggu, baru dilanjutkan prosesnya,” ujarnya.
Sementara itu, empat desa dalam kelompok kedua masih menjalani pemenuhan dokumen untuk proses verifikasi pemerintah provinsi. Tiga desa berada di Kecamatan Sangatta Utara dan satu desa lainnya terletak di Kecamatan Kaliorang.
Pemkab Kutim berharap Kemendagri segera menerbitkan kode desa bagi 10 desa yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Pemerintah daerah menargetkan tahapan administrasi itu rampung tahun ini agar pembentukan pemerintahan desa dapat berlanjut.
Jika proses berjalan sesuai jadwal, Pemkab Kutim berencana menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) pada awal 2027.
“Kita rencanakan di awal tahun 2027 kita adakan pilkades,” pungkasnya. (Adv)










