Ideanews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperketat pemeriksaan tanah ulayat sebagai bagian dari proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini bertujuan memastikan setiap wilayah yang diajukan memenuhi ketentuan hukum sekaligus mengantisipasi potensi sengketa agraria pada masa mendatang.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno, mengatakan kejelasan status penguasaan serta batas wilayah menjadi aspek penting dalam penelitian pengajuan MHA.
Ia menjelaskan, tanah ulayat harus memiliki pola penguasaan secara komunal atau bersama oleh masyarakat adat, bukan kepemilikan pribadi. Selain itu, lahan tersebut tidak boleh memiliki beban hak atas tanah yang bertentangan dengan ketentuan pengakuan ulayat.
“Tanah itu dikuasai secara komunal, bukan perorangan. Tidak dibebani suatu hak apa pun, baik HGU, SHM, HGB atau telah dilepaskan baik oleh swasta maupun oleh perorangan dengan hukum negara yang sah,” kata Trisno.
Menurutnya, lahan yang telah memperoleh hak kepemilikan maupun yang sudah dilepaskan secara sah tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tanah ulayat. Ketentuan serupa juga berlaku bagi kawasan yang telah memiliki peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Untuk memastikan status tersebut, Pemkab Kutim bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan. Tim juga mencocokkan batas wilayah adat dengan status penguasaan tanah.
Trisno menilai ketelitian dalam proses verifikasi sangat penting agar keputusan pemerintah tidak memicu persoalan baru.
“Yang kita khawatirkan adalah pada saat itu ditetapkan dengan data yang kurang akurat, kurang detail, kurang update. Justru nanti di belakang hari justru menimbulkan konflik agraria baru,” ujarnya.
Selain tanah ulayat, penelitian turut mencakup keberadaan aturan adat yang masih berlaku serta unsur pendukung kehidupan masyarakat adat. Hingga kini, sejumlah pengajuan MHA telah menjalani penelitian, tetapi belum ada yang memenuhi seluruh kualifikasi penetapan hukum, terutama persyaratan hak ulayat.
Pemkab Kutim tetap membuka ruang pengajuan bagi komunitas adat dengan memastikan setiap permohonan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Adv)









