Ideanews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah. Langkah ini mendukung pelaksanaan 50 program unggulan Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi harus sejalan dengan program pembangunan daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Evaluasi secara berkala dinilai krusial guna memastikan setiap program dan layanan birokrasi berjalan tepat sasaran sesuai target pembangunan daerah,” kata Rizali.
Ia menyampaikan hal itu saat membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekretariat Daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).
Rizali menegaskan setiap perangkat daerah harus menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja birokrasi. Menurutnya, capaian Kutim sebagai daerah dengan predikat terbaik kategori Digital Layanan pada 2024 harus menjadi motivasi.
Capaian tersebut, lanjutnya, perlu mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk terus berbenah. Terutama dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan.
Masukan itu akan menjadi bahan penyusunan dan peninjauan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah.
Uud menyebut kegiatan tersebut juga menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Ia menjelaskan standar pelayanan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam memberikan layanan. Pedoman itu harus menjamin kejelasan prosedur, transparansi, kemudahan akses, serta keadilan bagi masyarakat.
Melalui forum ini, Pemkab Kutim berharap standar pelayanan semakin baik dan efektif. Pemerintah juga ingin memastikan birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan standar tersebut, pelaksanaan 50 program unggulan daerah diharapkan mendapat dukungan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (Adv)










