Serapan APBD Kutim Baru 46,75 Persen, Camat Diminta Turun Pantau Proyek

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta kepala perangkat daerah tidak menunda pekerjaan fisik maupun administrasi. (Idnews)

Ideanews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berpacu mengejar realisasi APBD 2026. Hingga akhir Oktober, serapan keuangan baru mencapai 46,75 persen.

Angka tersebut mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan pembangunan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan diminta bergerak cepat menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas.

Bacaan Lainnya

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta kepala perangkat daerah tidak menunda pekerjaan fisik maupun administrasi. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program.

Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran dapat memengaruhi evaluasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut bahkan berisiko berdampak pada penyaluran Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Panggil semua yang ada atau jika ada persoalan lintas OPD, selesaikan langsung di tempat,” tegas Ardiansyah.

Ia meminta seluruh jajaran memaksimalkan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK). Forum tersebut harus menghasilkan solusi atas kendala pembangunan, bukan sekadar menjadi agenda laporan rutin.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, meminta para camat lebih aktif mengawasi proyek pembangunan di wilayah masing-masing.

Ia menilai pemantauan langsung penting untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.

Rizali juga meminta camat memperkuat koordinasi dengan dinas teknis. Dengan begitu, persoalan proyek dapat segera ditangani tanpa menunggu pekerjaan semakin terlambat.

“Banyak-banyak koordinasi dengan dinas supaya dalam pelaksanaan bisa dibantu jika ada kendala di lapangan. Nanti kita sama-sama turun ke lapangan melihat langsung realisasinya,” ujar Rizali.

Pemerintah daerah turut memberi perhatian pada proyek fisik berskala besar. Kegiatan tersebut membutuhkan pengawasan ketat agar selesai sesuai tenggat waktu dan tetap memenuhi standar kualitas.

Pemkab Kutim berharap percepatan ini mampu mengoptimalkan realisasi sisa anggaran 2026. Namun, pemerintah juga mengingatkan agar kecepatan pelaksanaan tidak mengorbankan mutu pekerjaan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pengawalan pembangunan dalam RPJMD melalui konsep Kutim Hebat, Kota Hebat, dan Desa Hebat. (Adv)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *