Ideanews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) ingin mengakhiri pengelolaan data yang berjalan sendiri-sendiri di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui integrasi data antarinstansi, pemerintah daerah menargetkan informasi lebih mudah diakses dan digunakan bersama. Langkah ini juga diharapkan mempercepat pelayanan publik serta membuat kebijakan lebih tepat sasaran.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, mengatakan data yang dimiliki masing-masing perangkat daerah saat ini masih tersebar dan belum sepenuhnya terhubung.
Karena itu, Pemkab Kutim mendorong pembentukan pusat data terpadu. Sistem tersebut nantinya menjadi rujukan bersama bagi seluruh instansi.
“Utama saya menginginkan ada pusat data, satu data, tetapi bisa dimanfaatkan untuk semua. Antar-SKPD kita punya, tetapi masih terpencar dan terpisah-pisah,” kata Rizali saat memberikan keterangan pers.
Menurutnya, integrasi data menjadi bagian penting dalam penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penyatuan informasi juga dapat mengurangi perbedaan data antarinstansi. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat saat menyusun kebijakan dan menentukan program pembangunan.
Namun, integrasi tidak cukup hanya menghubungkan sistem. Pemerintah juga harus memastikan setiap informasi memiliki data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rizali menyebut proses verifikasi dan validasi perlu melibatkan sejumlah instansi. Di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
Para wali data juga diminta memastikan keakuratan informasi sebelum pemerintah memublikasikan atau menggunakannya sebagai dasar kebijakan.
Di sisi lain, Pemkab Kutim terus memperkuat layanan digital di lingkungan Sekretariat Daerah. Pengembangan ini bertujuan memangkas proses pelayanan agar lebih sederhana, terukur, dan mudah diakses masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutim yang masih dalam tahap pembangunan.
Melalui MPP, masyarakat nantinya dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi. Layanan pemerintah daerah dan instansi vertikal akan terhimpun dalam satu tempat.
Salah satunya pelayanan keimigrasian, termasuk pengurusan paspor melalui kerja sama dengan pihak imigrasi.
“Nanti MPP yang akan mewadahi semuanya. Masyarakat bisa terlayani dalam satu pintu saja, tidak ke mana-mana,” ujarnya.
Pemkab Kutim berharap pusat data terpadu dan pengembangan layanan digital berjalan beriringan. Integrasi tersebut diharapkan membuat birokrasi lebih efisien sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat. (Adv)










