Ideanews.co, Samarinda – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyerukan kesabaran dan fokus pada kerja nyata menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif pada 2029 dan 2031.
“Kita tunggu saja seperti apa implementasinya nanti,” ujar Ananda Emira Moeis kepada media pada Kamis (3/7). Ia menegaskan bahwa putusan MK ini belum final dan memerlukan langkah hukum lanjutan.
“Keputusan MK harus diikuti perubahan undang-undang, kemudian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sambil menunggu proses itu, kami di DPRD Kaltim fokus bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat,” tegasnya.
Ditanya dampak perbedaan jadwal pemilu terhadap efektivitas DPRD, politisi perempuan ini menyatakan keyakinannya bahwa putusan MK telah melalui pertimbangan matang.
“Kami menunggu regulasi turunannya. Yang terpenting saat ini, setiap anggota dewan harus menjalankan amanah di posisinya masing-masing dengan maksimal. Saya sendiri berkomitmen penuh,” imbuh Emira.
Merespons wacana bahwa pemisahan pemilu bisa “menguntungkan” anggota dewan, Ananda Emira Moeis menampik keras. Ia justru mengingatkan beratnya tanggung jawab publik yang diemban.
“Ini bukan soal untung-rugi politik, melainkan tugas berat sebagai amanah rakyat. Jika kami gagal memenuhi harapan masyarakat, itu menjadi beban moral. Jadi, saya menolak membahas narasi keuntungan pribadi,” pungkas Wakil Ketua II DPRD Kaltim itu tegas. (Adv)
