Ideanews.co, Penajam — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi kondisi keuangan yang kian menantang pada tahun anggaran 2026. Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan merosot tajam hingga hanya sekitar Rp1,3 triliun.
Penurunan ini membuat APBD PPU 2026 tercatat sebagai yang terendah dalam satu dekade terakhir, menyusut hampir setengah dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,6 triliun.
“Prediksi terakhir kita bisa maksimalkan di Rp1,3 triliun. Turunnya hampir lima puluh persen dari awal yang Rp2,6 triliun,” ungkap Mudyat saat ditemui di Kantor Bupati PPU, Rabu (12/11).
Menurut Mudyat, penyebab utama tergerusnya APBD adalah melemahnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dampaknya langsung terasa pada ruang fiskal daerah yang semakin menyempit. Pemerintah harus menyusun ulang prioritas belanja, terutama untuk kebutuhan wajib yang tidak dapat ditunda.
Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) PPU melaporkan bahwa dari total perkiraan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, lebih dari separuh atau sekitar Rp780 miliar akan terserap untuk membiayai belanja pegawai saja.
Tak hanya itu, belanja mandatori juga membebani kapasitas fiskal daerah. Salah satunya adalah kontribusi daerah untuk program BPJS, yang merupakan kebijakan pusat namun pelaksanaannya menuntut alokasi anggaran signifikan.
“Nilainya besar itu, empat puluh miliar lebih, belum operasional loh itu ya. Operasional kantor ada berapa kantor gitu,” kata Mudyat menutup penjelasan.
Dengan ruang fiskal yang tertekan dan kebutuhan belanja wajib yang terus meningkat, Pemkab PPU kini dituntut mengambil langkah strategis agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
