Ideanews.co, Penajam — Penurunan tajam kapasitas fiskal kembali menekan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Proyeksi APBD 2026 yang hanya sekitar Rp1,3 triliun merosot hampir separuh dari tahun sebelumnya membuat ruang anggaran daerah kian terbatas.
Di tengah kondisi itu, Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN masih aman dan tidak menjadi prioritas pemangkasan.
Menurutnya, kebijakan tersebut belum dibahas secara formal dan akan menjadi pilihan paling akhir bila situasi fiskal benar-benar mengharuskan.
“Kalau bisa, pemotongan TPP itu kita hindari dulu. Prioritas kita layanan dasar, standar pelayanan minimal. Selama itu bisa terpenuhi, ya tidak kita ganggu,” ujar Mudyat, Rabu (12/11).
Ia memperjelas bahwa yang dimaksud sebagai layanan dasar ialah Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum pertimbangan alokasi anggaran lainnya.
“Standar pelayanan minimal, nah itu dulu baru ke yang lain. Kalau status minimal, pasti kita tidak akan ganggu,” tambahnya.
Meski demikian, Mudyat mengakui bahwa Pemkab PPU masih bekerja keras menyusun formulasi belanja 2026 agar layanan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan hak pegawai.
“Kita sedang mencari formulasi khusus supaya pelayanan tetap jalan,” ucapnya.
Selain belanja wajib, pemerintah daerah juga masih menghadapi beban tambahan dari biaya operasional kantor dan unit layanan di kecamatan yang belum masuk perhitungan akhir.
“Itu kan belum termasuk belanja operasional. Kita masih menghitung lagi,” tutup Mudyat. (Adv/Bey)
