Ideanews.co, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (19/5/2025) di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Samarinda, DPRD menyuarakan keprihatinan atas minimnya dana operasional UPTD, meski peran mereka sangat vital di lapangan.
Anggota Komisi III, Subandi, mengatakan bahwa secara umum kondisi jalan provinsi saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ia menyebut capaian jalan mantap di Kaltim telah menyentuh angka 82 persen.
“Secara angka memang cukup membanggakan, tapi kita juga harus melihat kenyataan di lapangan. Infrastruktur jalan tak bisa dipisahkan dari siapa yang merawat dan merespons kerusakan,” ujar Subandi.
Menurutnya, UPTD merupakan ujung tombak di lapangan, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti longsor, jalan berlubang, atau kerusakan akibat banjir. Sayangnya, unit ini disebut bekerja dengan anggaran yang sangat terbatas.
“UPTD ini ibarat pasukan pertama saat ada masalah jalan. Tapi bagaimana mereka bisa maksimal kalau anggarannya sangat kecil?” tegas politisi dari Fraksi PKS itu.
Ia mendesak agar pada tahun anggaran mendatang, Pemprov Kaltim dapat memperbesar porsi pembiayaan operasional UPTD agar unit ini mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal hasil akhir yang tampak rapi, tetapi juga tentang ketanggapan dalam pemeliharaan.
“Kalau setiap tahun kita hanya fokus membangun jalan baru tanpa merawat yang sudah ada, ya kita akan terus mengulang kerusakan yang sama. Harus ada kesinambungan,” katanya.
Selain membahas anggaran UPTD, DPRD juga menyoroti perlunya pemerataan kualitas jalan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Subandi menilai bahwa meskipun persentase capaian jalan mantap tinggi, masih terdapat daerah-daerah terpencil yang belum menikmati infrastruktur yang memadai.
“Kita tidak boleh puas hanya karena angka statistik naik. Masyarakat ingin jalan yang bisa mereka lalui dengan aman dan nyaman setiap hari,” lanjutnya.
Komisi III pun menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PUPR-Pera, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan.
“DPRD akan terus kawal ini. Kita ingin pembangunan jalan yang berkelanjutan, bukan tambal sulam atau asal jadi,” tutup Subandi. (Adv)
