IdeaNews
IdeaNews.co – DPRD Kalimantan Timur mendorong perbaikan transparansi dan koordinasi dalam program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) setelah hasil evaluasi menunjukkan berbagai kelemahan.
Tim evaluator menemukan kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi anggota Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (BPBKT), serta minimnya koordinasi antara BPBKT dan pemerintah daerah dalam pemetaan kebutuhan SDM.
Selain itu, pemanfaatan teknologi yang belum optimal menjadi salah satu sorotan utama evaluasi ini.
Survei yang melibatkan 123 penerima dan pelamar beasiswa mengungkapkan bahwa proses seleksi anggota BPBKT dinilai masih kurang terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme seleksi.
Hal tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas program dalam menyalurkan bantuan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, tim evaluator juga mencatat adanya minimnya koordinasi antara BPBKT dan pemerintah daerah dalam pemetaan kebutuhan SDM di berbagai sektor.
Ketiadaan pemetaan yang jelas dianggap dapat menghambat pencapaian tujuan program beasiswa ini. Meskipun telah ada sistem daring untuk pengelolaan beasiswa, integrasi data dan respons terhadap aduan dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelayanan lebih efektif.
Dari hasil evaluasi ini, tim memberikan enam rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program BKT ke depannya.
Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi terkait proses seleksi anggota, memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan untuk memahami kebutuhan SDM Kaltim, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) agar respons terhadap keluhan menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan kendala dapat diatasi segera.
Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim evaluasi.
“Yang pasti, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dalam mengevaluasi program Beasiswa Kalimantan Timur. Terkait temuan yang ada, hal ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh DPRD Kaltim pada tahun 2023/2024,” ujar Salehuddin di Samarinda, Senin (21/10/2024).
Menurut Salehuddin, transparansi dalam pengelolaan beasiswa sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Kedepan, transparansi harus dilakukan dan sistem online perlu dioptimalkan. Transparansinya harus benar-benar bisa diakses oleh masyarakat umum serta oleh para pendaftar beasiswa,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan penerima beasiswa yang lebih jelas untuk memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan.
“Jauh-jauh hari, sudah disampaikan tentang pentingnya pemetaan penerima beasiswa Kaltim Tuntas, misalnya harus memenuhi kriteria yang jelas, seperti memperhatikan anak-anak putus sekolah atau daerah dengan tingkat partisipasi sekolah yang rendah,” jelasnya.
Salehuddin menyampaikan dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pengelolaan program Beasiswa Kaltim dapat menjadi lebih transparan, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan SDM di wilayah ini. (ADV)
