Ideanews.co, Penajam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PPU Tahun Anggaran 2024. Penetapan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar Rabu sore (28/05/2025) di ruang sidang utama DPRD PPU.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan merupakan hasil dari proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) selama satu bulan penuh.
Proses tersebut, menurutnya, melibatkan pembahasan intensif atas capaian, kendala, dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah sepanjang tahun lalu.
“Selama 30 hari, Pansus bekerja mendalami laporan yang disampaikan eksekutif. Hasilnya adalah Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2025 yang berisi rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati PPU 2024,” jelas Raup Muin dalam keterangannya.
Raup juga menggarisbawahi bahwa keputusan ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi bagian penting dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan memuat masukan substantif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Pembahasan kami dengan pihak eksekutif berlangsung secara konstruktif. Finalisasi dilakukan pada 9 Mei 2025 dan hasilnya kini resmi menjadi pijakan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa LKPJ bukan hanya laporan administratif, melainkan dokumen strategis yang mencerminkan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Melalui evaluasi ini, DPRD berharap ada perbaikan nyata dalam pelaksanaan kebijakan publik.
“Rekomendasi kami tidak sekadar catatan kritik, tetapi juga dorongan untuk peningkatan. Fokusnya pada aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi daerah,” tegas Raup.
DPRD PPU berharap Bupati dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan serius. Implementasi yang baik diyakini akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Ini bukan akhir dari proses, tapi awal dari perbaikan. Kami akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi ini,” tutupnya. (Adv)
