Ideanews.co, Penajam — Minimnya struktur organisasi di kalangan nelayan ikan asin menjadi sorotan Sekretaris Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaludin.
Ia menilai pola kerja perorangan yang masih mendominasi justru menghambat upaya pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pelaku sektor perikanan lokal.
“Selama masih jalan sendiri-sendiri, potensi besar yang dimiliki nelayan kita akan terus dimanfaatkan pihak luar,” ujar Jamaludin, Rabu (30/04/2025).
Kawasan Tanjung Jumlai, Kelurahan Saloloang, disebutnya sebagai contoh. Meski dikenal sebagai sentra ikan asin, hasil produksi di wilayah itu justru langsung dikirim ke luar daerah, seperti Banjarmasin, tanpa sempat diolah lebih lanjut di PPU.
Jamaludin menyayangkan belum adanya badan usaha lokal yang mampu mengelola ikan asin menjadi produk bernilai tambah. Ia menekankan, nilai ekonomi dari produk ini baru akan meningkat jika dikelola secara kolektif dan terpadu.
Menurutnya, pembentukan kelompok usaha nelayan menjadi kunci agar bantuan pemerintah bisa disalurkan secara tepat sasaran. “Banyak yang mengeluh tidak dapat bantuan, padahal syarat utama untuk dibantu itu adalah punya wadah, punya kelompok,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembinaan dan edukasi dari pemerintah daerah mutlak dibutuhkan, agar para pelaku usaha memahami pentingnya berorganisasi.
“Kalau nelayan pancing, udang, atau bagang digabung semua tanpa pengelompokan yang tepat, kebijakan bisa tidak efektif. Tapi kalau sudah terbentuk kelompok yang spesifik, penyaluran bantuan maupun pelatihan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
DPRD PPU, lanjut Jamaludin, mendorong agar Pemkab segera merumuskan strategi pendampingan nelayan yang lebih terstruktur.
Ia meyakini, penguatan kelembagaan usaha akan menjadi langkah awal penting untuk mendorong ekonomi perikanan daerah bergerak lebih maju dan mandiri. (Adv)
