Ideanews.co, Penajam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan pentingnya respon konkret dari jajaran eksekutif daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD), terhadap rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Abdul Rahman Wahid, anggota DPRD PPU, mengungkapkan bahwa rekomendasi yang disusun lembaganya bukan sekadar kritik atau evaluasi, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah.
Ia juga menekankan bahwa 20 rekomendasi yang telah dirumuskan melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ lahir dari proses pembahasan lintas fraksi dan aspirasi masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Kami menyusun rekomendasi ini sebagai wujud tanggung jawab kolektif. Bukan hanya untuk menilai, tapi juga untuk memberikan arah perbaikan,” ujarnya dalam keterangannya kepada media, Jumat (30/5/2025).
Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek krusial pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan publik, penguatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi anggaran, hingga tata kelola aset daerah. Menurut Wahid, pembenahan di sektor-sektor tersebut sangat mendesak dilakukan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menambahkan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif seharusnya tidak bersifat konfrontatif, melainkan sinergis. DPRD, kata Wahid, hadir sebagai mitra evaluasi yang ingin mendorong perbaikan berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi yang kami berikan memiliki dasar yang jelas. Harapannya, ini tidak berhenti di meja rapat atau laporan saja, tapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan program yang menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut keterbukaan dan kolaborasi. Tidak hanya antara legislatif dan eksekutif, tetapi juga dengan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kita butuh budaya pemerintahan yang lebih responsif dan terbuka terhadap kritik. Rekomendasi LKPJ ini harus jadi bahan bakar untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah,” pungkas Wahid. (Adv)
