Ideanews.co, Penajam — Permasalahan pelayanan kesehatan di Kecamatan Sepaku kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) angkat suara, menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi rumah sakit yang dinilai belum memadai dalam menunjang kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD PPU, Jamaludin, menyebut kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut masih jauh dari kata ideal. Menurutnya, keterbatasan alat medis dan minimnya jumlah tenaga kesehatan menghambat proses pelayanan yang optimal bagi warga Sepaku.
“Dengan kondisi saat ini, sulit bagi rumah sakit di Sepaku untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Ini bukan soal kecil, ini menyangkut hak dasar masyarakat,” ujar Jamaludin, Selasa (15/4/2025), di gedung DPRD PPU.
Ia pun menggarisbawahi perlunya langkah cepat dan terukur dari dinas terkait. Jamaludin meminta adanya evaluasi menyeluruh untuk mengetahui secara pasti kebutuhan rumah sakit, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.
Desakan tersebut tidak lepas dari harapan DPRD agar kepemimpinan bupati yang baru nanti menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Menurut Jamaludin, perubahan kebijakan dan perhatian lebih terhadap layanan dasar seperti kesehatan sangat dibutuhkan, terutama di tengah posisi strategis Sepaku sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami berharap bupati terpilih mampu menghadirkan perubahan nyata di sektor kesehatan, karena warga Sepaku sudah terlalu lama menunggu perhatian serius,” imbuhnya.
Langkah konkret seperti penambahan dokter spesialis, perawat, hingga peningkatan alat-alat medis dianggap mendesak.
Jamaludin menekankan bahwa DPRD PPU siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Sudah saatnya kita fokus pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sepaku tidak boleh tertinggal,” tutupnya.
Sorotan tajam DPRD ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan publik, terutama di sektor vital seperti kesehatan. (Adv)
