Ideanews.co, Kutai Timur – Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 DPRD Kutai Timur menjadi panggung penting bagi Fraksi Partai Demokrat untuk menyuarakan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terkait pengelolaan keuangan daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim. Kamis, (31/07/2025).
Rapat Paripurna ini membahas agenda utama, yakni persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutim dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Melalui juru bicaranya, H. Akhmad Sulaeman, S.Pd.I, Fraksi Demokrat menegaskan perlunya langkah konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal.
“Sektor PBJT seperti pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan reklame memiliki potensi besar, namun pengelolaannya masih jauh dari optimal. Diperlukan pengawasan ketat dan sistem penagihan yang lebih profesional agar sektor ini benar-benar berkontribusi signifikan terhadap PAD,” ujar Sulaeman dalam penyampaiannya.
Tak hanya soal PAD, Demokrat juga mengangkat persoalan ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan sawit. Meski Kutai Timur memiliki luasan perkebunan sawit yang sangat besar, namun besaran DBH yang diterima daerah dinilai tidak sebanding dengan potensi yang ada.
“Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme DBH sawit. Kutai Timur harus memperoleh bagian yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan kontribusinya sebagai daerah penghasil,” lanjutnya.
Fraksi Demokrat juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk mengatasi persoalan teknis seperti kurang bayar dan lebih bayar, optimalisasi Treasury Deposit Facility (TDF), hingga kendala administratif yang kerap menyebabkan keterlambatan pencairan DBH dari pusat.
Catatan strategis yang disampaikan Fraksi Demokrat ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rapat Paripurna berjalan dengan lancar dan tertib, mencerminkan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Tim Redaksi)
