Ideanews.co, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menegaskan perlunya pembenahan serius terhadap persoalan fasilitas pendidikan serta mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltim.
Menurutnya, berbagai laporan soal minimnya sarana pendidikan dan polemik PPDB harus segera dijawab dengan kebijakan konkret dan berpihak kepada rakyat.
“Kami menerima banyak laporan tentang keterbatasan fasilitas yang menghambat kegiatan belajar. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Fuad menyebut pihaknya telah meminta data dan informasi rinci dari sejumlah sekolah untuk disampaikan kepada dinas terkait. DPRD, katanya, siap mendorong anggaran maupun regulasi yang dibutuhkan untuk perbaikan.
Lebih jauh, ia juga menyoroti sistem PPDB yang tiap tahun memicu keresahan. Ia menekankan pentingnya aturan yang jelas, transparan, dan berkeadilan agar tidak ada lagi kisruh penerimaan siswa.
“Jangan sampai orang tua murid merasa dipersulit karena regulasi yang tumpang tindih atau tidak konsisten. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Fuad menilai bahwa ketimpangan akses pendidikan dan lemahnya sistem PPDB bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendorong evaluasi menyeluruh agar pendidikan benar-benar menjadi hak semua anak, tanpa diskriminasi.
“Pendidikan itu amanat konstitusi. Pemerintah harus hadir secara konkret. Kami di DPRD akan terus mengawal pelaksanaannya,” pungkasnya. (Adv)
