Ideanews.co, Samarinda – Di balik angka capaian infrastruktur jalan yang disebut sudah “mantap”, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti fakta lain yang tak kalah penting: lemahnya dukungan anggaran bagi pelaksana teknis di lapangan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-Pera pada Senin (19/5/2025), Komisi III menyampaikan bahwa tanpa penguatan anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pembangunan jalan hanya akan menjadi proyek tahunan tanpa kesinambungan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengapresiasi pencapaian infrastruktur jalan yang kini diklaim mencapai 82 persen dalam kondisi baik. Namun menurutnya, angka tersebut tidak boleh menutup mata dari kenyataan di lapangan, terutama peran vital UPTD yang selama ini bekerja dalam kondisi serba terbatas.
“UPTD itu yang turun langsung ketika ada bencana, ketika ada kerusakan jalan. Tapi anggaran mereka sangat minim, dan itu tidak adil,” ujarnya.
Ia menilai bahwa perencanaan pembangunan sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan pelaksana di lapangan. Jalan boleh bagus saat peresmian, tapi jika tidak ada pemeliharaan yang cepat dan tanggap, kualitas itu tidak akan bertahan lama.
“Kita sering bicara soal target jalan mantap, tapi lupa siapa yang harus menjaganya tetap mantap. UPTD itu krusial,” tegasnya.
DPRD meminta Dinas PUPR-Pera dan pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun rencana anggaran, termasuk memprioritaskan kesiapan UPTD dengan logistik, personel, dan dana operasional yang memadai.
“Pembangunan jangan cuma fokus di atas kertas. Harus ada implementasi yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau jalannya rusak dan lambat diperbaiki karena UPTD kekurangan anggaran, masyarakat yang dirugikan,” imbuhnya.
Komisi III juga menyoroti bahwa proyek infrastruktur selama ini terlalu bergantung pada anggaran tahunan yang tidak mencerminkan perencanaan jangka panjang. Hal ini berdampak pada kecenderungan proyek tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah secara struktural.
“Kalau tiap tahun hanya memperbaiki jalan yang sama, itu artinya ada yang salah. Kita butuh perencanaan berkelanjutan, bukan proyek musiman,” tandas Subandi.
RDP ini menjadi momentum bagi DPRD untuk kembali menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Komisi III menyatakan akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran yang lebih proporsional, termasuk memperhatikan wilayah-wilayah pinggiran dan daerah rawan bencana.
“Infrastruktur bukan hanya urusan pusat kota. Kaltim ini luas, dan kita ingin semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan yang merata,” pungkasnya. (Adv)
