Ideanews.co, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui berbagai pelatihan luar daerah masih belum menunjukkan hasil maksimal. Ia menyoroti rendahnya tingkat penyerapan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) meski anggarannya tergolong besar.
Menurut Bijak, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, apalagi kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal telah diatur dalam Perda yang disahkan pada tahun 2022.
“Keterampilan tenaga kerja lokal kita ini masih belum maksimal. Contohnya, tahun 2023 atau 2024 pemda memberangkatkan pelatihan di BLK Solo dengan anggaran besar, tapi yang terserap hanya sekitar 25 persen, bahkan kurang. Itu sangat sedikit,” ujar Bijak.
Ia menyebut ketidakoptimalan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan luar daerah tidak memberikan hasil sebanding dengan biaya yang telah digelontorkan.
“Jika anggaran yang sama digunakan untuk pelatihan tetapi serapan kerjanya minim, berarti program ini harus dievaluasi. BLK menyerap anggaran besar, tapi hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Bijak mengusulkan pendekatan baru: alih-alih menghabiskan anggaran untuk pelatihan dengan hasil tidak pasti, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran itu untuk membuka lapangan kerja secara langsung.
“Bagaimana kalau anggaran itu digunakan membuka lapangan pekerjaan melalui pemerintah daerah? Pemda sendiri yang merekrut tenaga tersebut. Itu lebih efektif daripada program pelatihan yang penyerapan kerjanya rendah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa momen ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan pandangan yang lebih visioner dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.
Selain itu, Bijak menilai anggaran pelatihan tenaga kerja dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih potensial memberikan dampak ekonomi langsung, seperti pariwisata dan penguatan Badan Milik Daerah (BMD).
“Sektor pariwisata bisa dikembangkan. Begitu juga penguatan BMD, yang merupakan sumber PAD kita. BMD kita sekarang masih belum sehat. Dari tiga BMD, hanya satu yang kategorinya hijau. Sisanya perlu transformasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), daerah tidak punya pilihan kecuali meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“TKD kita rendah sekali. Kalau tidak ada peningkatan PAD, kita mau apa? Dan motornya adalah BMD,” ujarnya.
Bijak berharap pemerintah daerah berani melakukan evaluasi total terhadap program peningkatan tenaga kerja dan melakukan transformasi menyeluruh pada BUMD/BMD agar lebih produktif dan mampu menjadi lokomotif PAD di PPU. (Adv/Bey)
