Ideanews.co, Penajam – Upaya pemerintah daerah memperluas kepesertaan nelayan dalam program perlindungan keselamatan kerja kembali terbentur rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap skema iuran mandiri. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, yang sudah bertahun-tahun mengadvokasi pentingnya jaminan keselamatan bagi para pekerja laut.
Menurut Jamaluddin, sebagian besar nelayan hanya bersedia ikut jika program tersebut digratiskan pemerintah. Begitu mereka diminta membayar sendiri, antusiasme langsung merosot. “Mereka mau kalau gratis. Tapi kalau mandiri, itu kendala kami kemarin untuk mengajak mereka,” kata dia.
Jamaluddin mengatakan dirinya dan kelompoknya di Hennessey pernah membangun komunikasi dengan Dinas Perikanan untuk menggerakkan edukasi keselamatan nelayan. Ia menyebut langkah Dinas Perikanan, terutama di masa kepemimpinan pejabat bernama Antiteras, sudah cukup progresif.
“Beliau sudah luar biasa sebenarnya. Mengajak masyarakat, memotivasi, memberikan edukasi betapa pentingnya jaminan untuk keselamatan mereka. Itu kan semacam asuransi kalau terjadi kecelakaan,” ujar dia.
Ia mencontohkan kasus seorang nelayan yang tersambar petir di wilayah Pejala beberapa waktu lalu. Menurut Jamaluddin, jika nelayan itu terdaftar dalam program perlindungan, seluruh biaya dan santunan seharusnya langsung ditanggung. “Hari ini dia masuk, hari ini resmi, dia kejadian, itu langsung ditanggung,” ucapnya.
Namun upaya ini terhambat persepsi lama masyarakat tentang pengelolaan dana kolektif. Banyak nelayan, kata Jamaluddin, masih curiga bahwa iuran yang mereka kumpulkan kelak tidak jelas ujungnya.
“Mereka bukan ogah, tapi ada ketakutan. ‘Nanti ujung-ujungnya enggak selesai, uang hilang entah ke mana’. Itu keter trauma-an terhadap sistem,” kata dia.
Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Jamaluddin menyebut pengalaman masyarakat terhadap koperasi atau kelompok usaha desa (KUD) yang sempat bermasalah membuat tingkat kepercayaan sulit pulih.
“Contoh koperasi di sana, anggota banyak tanya, uang kami kemarin ke mana? Hasilnya apa? Rapat enggak ada. Itu yang membuat mereka ragu,” ujarnya.
Ia berharap media ikut membantu memberikan edukasi agar masyarakat memahami manfaat perlindungan kerja, terutama di sektor perikanan yang penuh risiko.
“Saya secara pribadi juga mengajak teman-teman media untuk membantu mengedukasi. Memberikan pencerahan agar masyarakat ini termotivasi,” kata Jamaluddin.
Menurut dia, tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga pemerintah. Dinas Perikanan, lanjut dia, perlu lebih aktif menyasar kelompok nelayan yang bekerja tanpa kepastian status. Banyak di antaranya buruh lepas atau pekerja musiman yang tak memiliki jaminan keselamatan apa pun.
“Nelayan gaek itu seharusnya ABK-nya didaftarkan. Mereka punya pekerjaan yang jelas dan siklus kerja tetap. Tapi nelayan lain yang kadang membatasi, kadang ke bagang, kadang memancing—itu yang sulit terpantau. Namun pegayang itu jelas, punya tenaga kerja banyak,” kata Jamaluddin.
Ia berharap pemerintah bisa memperkuat sistem pendataan serta memastikan skema iuran mandiri dibuat transparan supaya kepercayaan masyarakat kembali tumbuh. (Adv/Bey)
