Ideanews.co, Penajam – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menilai rencana pemerintah daerah untuk menambah pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri perlu dikaji ulang. Menurutnya, kebutuhan tersebut belum mendesak karena lembaga pendidikan usia dini yang dikelola masyarakat sudah banyak tumbuh dan berjalan di hampir seluruh wilayah.
“Sebenarnya tidak penting-penting amat mendirikan TK Negeri baru. Prinsipnya, kalau lembaga pendidikan yang ada masih mampu mengakomodasi masyarakat, ya tidak perlu ditambah,” ujar Thohiron, Jumat (14/11) saat ditemui di DPRD PPU.
Saat ini PPU hanya memiliki dua TK Negeri, masing-masing di Penajam dan Babulu. Sementara Dinas Pendidikan berencana menambah TK Negeri minimal satu di setiap kecamatan. Namun, menurut Thohiron, yang justru terjadi di lapangan adalah lembaga PAUD dan TK swasta telah menjamur dan tumbuh mandiri hingga tingkat desa.
“Kalau sudah banyak PAUD swasta yang berdiri, itu justru meringankan pemerintah. Infrastruktur mereka bangun sendiri, guru mereka cari dan bayar sendiri,” katanya.
Ia menilai peran pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada dukungan kualitas lembaga yang sudah ada, bukan memperbanyak jumlah sekolah.
“Tinggal pemerintah ini tahu diri. Sudah dibantu masyarakat, support saja. Support anggaran, support peningkatan SDM, pelatihan guru. Itu yang dibutuhkan,” ucapnya.
Terkait alasan biaya pendidikan yang dianggap lebih murah di TK Negeri, Thohiron menyebut pemerintah tetap bisa membantu siswa di lembaga swasta melalui mekanisme subsidi atau beasiswa.
“Kalau ada orang tua keberatan biaya, ya komunikasikan. Pemerintah bisa bilang ke lembaga, ini anak kami bantu, biayanya pemerintah yang tanggung. Selesai,” jelasnya.
Soal usulan mengalihkan TK swasta menjadi negeri, ia menyatakan hal itu dapat dilakukan asalkan pihak pengelola menyerahkan aset secara sukarela.
“Itu berarti aset masyarakat diambil alih pemerintah. Kalau yang punya mau, tidak ada masalah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Thohiron bilang, bahwa kebijakan pendidikan usia dini perlu menimbang efisiensi, keberlanjutan, dan hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
“Jangan sampai kita membangun banyak lembaga, tapi kualitasnya tidak terjaga,” tutupnya. (Adv/Bey)
