Ideanews.co, Kutai Kartanegara – Suasana internal PDIP Kutai Kartanegara mendadak panas setelah muncul kabar bahwa Bupati Kukar Aulia Rahman telah berlabuh ke Partai Gerindra. Langkah itu disebut dilakukan tanpa pemberitahuan, memicu reaksi keras dari jajaran pengurus PDIP setempat.
Ketua DPRD Kukar yang juga pengurus DPC PDIP Kukar, Ahmad Yani, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menilai langkah Aulia sebagai tindakan sepihak yang mengabaikan tata krama politik yang selama ini dijunjung partai berlambang banteng tersebut.
“Secara administratif, beliau masih pengurus PDIP. Makanya ketika ada kabar beliau sudah pegang KTA Gerindra, saya benar-benar terkejut,” ujar Yani, Senin (24/11/2025).
Menurut Yani, PDIP selama ini punya mekanisme jelas bagi kader yang hendak berpindah haluan. Ia menyebutkan bahwa Aulia, sebagai pejabat publik sekaligus kader yang diusung PDIP saat Pilkada, semestinya memberi contoh kedewasaan politik.
“Pindah partai itu hak pribadi. Tapi etika politik itu penting. Minimal pamit. Bukan pergi diam-diam lalu muncul dengan atribut partai lain,” ucapnya tegas.
Di internal PDIP sendiri, langkah Aulia disebut berpotensi menimbulkan sanksi. Yani memastikan partai akan menindaklanjuti sesuai aturan organisasi. “Ada prosesnya, ada mekanisme yang mengatur soal itu. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya,” tambahnya.
Isu perpindahan Aulia mencuat setelah ia tampak menghadiri kegiatan Gerindra Kaltim dan disebut telah menerima KTA resmi partai tersebut. Bagi PDIP Kukar, ini bukan sekadar kabar politik biasa melainkan sinyal bahwa mereka perlu segera “mengejar” klarifikasi langsung dari Aulia untuk memastikan posisi dan sikap politiknya yang sebenarnya.
Dengan dinamika yang makin memanas, publik kini menunggu langkah resmi PDIP dan apakah Aulia akan memberikan penjelasan terbuka terkait perpindahannya ke Gerindra. (Tim Redaksi)
