Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait implementasi penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional tahun ini.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menyatakan bahwa hingga pertengahan Mei 2025, pelaksanaan program MBG di daerah belum menunjukkan progres signifikan. Menurutnya, sejauh ini baru dilakukan uji coba terbatas di beberapa wilayah, sementara PPU belum tersentuh sama sekali.
“Belum ada realisasi menyeluruh. Yang berjalan saat ini baru sebatas uji coba di titik-titik tertentu, bukan pelaksanaan penuh,” ujar Thohiron, Senin (19/5/2025).
Kondisi serupa juga ditemui di daerah lain. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Thohiron mendapati bahwa implementasi MBG di wilayah itu masih pada tahap awal, yakni pembangunan sembilan dapur umum dengan kapasitas masing-masing 3.500 porsi per hari.
“Apakah skema semacam ini juga akan diterapkan di PPU? Kami belum tahu pasti. Sampai saat ini belum ada informasi teknis atau petunjuk pelaksanaan dari pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sesuai rencana nasional, pelaksanaan program ini akan dikawal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan melibatkan peran aktif masyarakat, khususnya dalam penyediaan bahan pangan lokal seperti telur, tahu, tempe, dan sayuran segar.
Di tengah ketidakpastian tersebut, PPU disebut telah mengambil langkah proaktif. Salah satunya adalah dengan membangun gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Polres PPU.
Gedung ini diproyeksikan sebagai fasilitas pendukung dapur umum, dengan layanan operasional 24 jam.
“Kalau kapasitas satu dapur mencapai 3.500 porsi per hari, maka PPU butuh setidaknya dua dapur untuk melayani sekitar 7.000 warga per hari,” jelasnya.
Thohiron menekankan pentingnya pemerataan lokasi dapur agar distribusi makanan bergizi bisa lebih efisien. Ia menyebutkan bahwa penempatan yang terlalu jauh justru akan menghambat proses pengantaran makanan kepada masyarakat sasaran.
“Tapi untuk urusan teknis seperti itu, kami di DPRD hanya bisa mendorong dan mengawasi. Pelaksanaan tetap menjadi ranah eksekutif dan BGN,” tutupnya.
Dengan kesiapan infrastruktur yang mulai dibangun, DPRD PPU berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar program MBG dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Adv)
