Ideanews.co, Penajam – Genangan air yang merendam sejumlah ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam Paser Utara setelah hujan dua malam berturut-turut memantik kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPRD PPU menilai persoalan ini bukan kejadian baru, melainkan konsekuensi dari desain bangunan yang sejak awal dinilai terlalu rendah untuk kawasan bekas rawa.
“Ini fenomena alam yang tidak bisa kita abaikan. Musim hujan sudah masuk, dan kondisi seperti ini pasti berulang,” ujar seorang anggota DPRD PPU saat ditemui usai menerima laporan banjir di rumah sakit tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sejak RSUD mulai dibangun, sejumlah tokoh masyarakat telah menyoroti elevasi bangunan yang dianggap terlalu pendek. Lokasi rumah sakit berdiri di atas lahan yang dulunya berupa rawa dan kemudian menjadi area sawah sebelum berubah menjadi kebun. Tanah di kawasan itu, kata dia, memiliki karakteristik ‘tumbuh’ atau meninggi jika terus dikelola, tetapi bisa tetap rendah bila lama dibiarkan.
“Dulu itu rawa. Tanah sawah jadi tanah kebun. Kalau lama tidak digarap, tanah itu sebenarnya tumbuh. Kalau tanah tidak tumbuh, itu berarti tidak pernah dikelola,” katanya.
Karena itu, ia menilai genangan air yang kembali terjadi seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk melakukan kajian ulang.
“Ini baru dua malam hujan. Sudah menggenangi beberapa ruangan. Pemerintah harus mencari solusi,” ujarnya.
Beberapa opsi teknis disebut dapat dipertimbangkan, mulai dari memperlebar dan memperdalam saluran drainase hingga renovasi struktur bangunan.
“Paretnya mungkin perlu diperluas atau diperdalam supaya air cepat hilang. Atau bangunannya ditinggikan. Yang jelas, pemerintah daerah harus memikirkan supaya ini tidak terulang lagi,” katanya.
Dari sisi dukungan anggaran, ia menyebut DPRD siap memberi dukungan sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
“Apalagi kami di Komisi II, tentu sangat mendukung. Ini pelayanan publik. Kita semua butuh rumah sakit,” ucapnya.
Selain soal infrastruktur, ia menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disebutnya cukup sigap meski terbatas pada respons pascakejadian.
“Mereka tidak bisa melawan ketentuan alam. Tapi begitu ada kejadian, mereka langsung turun. Kesiapannya selama ini cepat tanggap,” katanya.
Dengan nada setengah berkelakar, ia menyebut BPBD kini bekerja layaknya lembaga multifungsi.
“Slogannya seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau BPBD sekarang, masalah apa pun dikerjain,” ujarnya.
Legislator itu berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis agar RSUD PPU tidak terus menjadi langganan banjir setiap musim hujan. (Adv/Bey)
