Ideanews.co, Penajam – Hadir di tengah ruang rapat Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11). Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, berdiri menyampaikan suara yang selama ini mengendap di daerah penyangga IKN pembangunan yang timpang dan anggaran daerah yang terus tergerus.
Wabup Waris menghadiri Rapat Koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, kementerian terkait, dan Otorita IKN dalam rangka kunjungan kerja Banggar.
Dalam forum itu, Waris mengupas kondisi fiskal PPU yang melemah akibat pemotongan anggaran pemerintah pusat. PPU, yang ironisnya adalah bagian dari daerah inti IKN, justru harus mengencangkan ikat pinggang ketika pusat gencar membangun megaproyek nasional.
“PPU ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi IKN. Tapi realitasnya tidak demikian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan selama ini hanya berfokus di Kecamatan Sepaku wilayah yang memang berada dalam garis prioritas proyek Ibu Kota Negara.
“Sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” jelasnya.
Tiga kecamatan tersebut adalah kecamatan Penajam, kecamatan Waru, dan kecamatan Babulu, yang saat ini posisinya sebagai penyangga IKN.
Pernyataan itu mematahkan asumsi publik bahwa seluruh PPU menikmati limpahan pembangunan dari IKN. Nyatanya, ketimpangan terasa jelas. Di satu sisi gemerlap konstruksi kota masa depan, di sisi lain desa-desa yang menjulang dengan persoalan infrastruktur dasar yang belum terpecahkan.
Waris mendorong agar pemerintah pusat memperlakukan PPU bukan hanya sebagai lokasi proyek strategis nasional, tetapi juga sebagai daerah yang hidup bersama konsekuensi sosial, ekonomi, dan fiskal dari pembangunan tersebut.
Daerah penyangga, menurutnya, tidak bisa terus dipaksa menanggung beban tanpa akses yang adil terhadap anggaran dan program pemerintah.
“Kami terdampak langsung. Tapi tidak semua wilayah menerima manfaat langsung,” tandasnya. (Adv/Bey)
