Ideanews.co, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, kembali melihat persoalan zonasi yang kerap menimbulkan kontroversi.
Disampaikannya, akar permasalahan bukan terletak pada sistem zonasi itu sendiri, melainkan pada ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah di seluruh wilayah Kaltim.
“Selama kualitas sekolah tidak merata, anak-anak akan terus berusaha masuk ke sekolah unggulan. Jadi, kalau semua sekolah memiliki mutu yang setara, zonasi akan berjalan dengan baik,” ujar Damayanti pada Selasa (10/6/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, selama masih ada persepsi perbedaan antara sekolah favorit dan sekolah lainnya, maka ketidakadilan dalam akses pendidikan akan terus terjadi.
Ia juga mengungkapkan pengalaman dari reses di dapilnya, Kota Balikpapan, di mana banyak keluhan masyarakat terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang hanya mampu menampung sekitar 51 persen lulusan SMP.
“Yang paling mencolok, Balikpapan Tengah tidak memiliki SMA negeri sama sekali. Ini tentu menjadi persoalan besar bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan,” kata Damayanti.
Selain itu, ia menyoroti masih belum meratanya distribusi guru dan tenaga pendidik berkualitas yang berdampak pada ketimpangan mutu pendidikan di berbagai sekolah.
“Distribusi guru yang merata sangat penting supaya tidak ada sekolah yang dianggap kurang layak atau kelas dua,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Damayanti juga mengangkat isu program GratisPol yang menurutnya belum menjangkau siswa sekolah swasta. Ia mengharapkan ada kebijakan pendukung bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.
“GratisPol harus bisa juga membantu mereka yang tidak mendapat kesempatan di sekolah negeri agar beban biaya pendidikan tidak memberatkan,” tambahnya.
Damayanti menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kalau kita serius membangun Kaltim, kita harus mulai dari pendidikan sebagai investasi jangka panjang,” tutupnya. (Adv)
