Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK, secara tegas menyayangkan absennya para pejabat tinggi seperti Gubernur, Wakil Gubernur, bahkan Sekretaris Daerah dalam forum penting tersebut.
Menurut Makmur, ketidakhadiran pejabat utama menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif terhadap prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap lembaga legislatif.
“Ini bukan pertemuan biasa. Ini forum resmi penyampaian tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat melalui DPRD. Ketidakhadiran pejabat utama sangat mencoreng semangat transparansi,” ungkap Makmur, Jumat (13/6/2025).
Mantan Bupati Berau dua periode itu menegaskan, dalam pengalamannya memimpin pemerintahan, agenda seperti ini selalu diprioritaskan.
Ia menilai bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam rapat semacam itu menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab moral sekaligus simbol penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.
“Kalau saya masih di posisi kepala daerah, saya akan hadir sendiri. Tidak ada alasan absen dari forum sekelas ini,” katanya.
Makmur pun mengkritik pola pikir birokrasi yang sering kali menganggap enteng agenda DPRD dengan mengirimkan perwakilan dari pejabat level bawah. Hal ini menurutnya bukan hanya menyalahi etika, tetapi juga melemahkan relasi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.
“Tidak semua agenda bisa diwakilkan. Apalagi jika menyangkut laporan penggunaan APBD yang akan dinilai oleh rakyat melalui DPRD,” tegas politisi senior asal daerah pemilihan Berau–Bontang–Kutai Timur itu.
Ia berharap ke depan Pemprov Kaltim bisa lebih tertib dan menunjukkan penghargaan yang proporsional terhadap lembaga DPRD. Menurutnya, agenda pertanggungjawaban bukanlah formalitas, melainkan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami di DPRD akan memberikan catatan secara objektif terhadap laporan itu. Tapi pemerintah juga harus memperlihatkan sikap serius. Jangan sampai ada kesan bahwa pertanggungjawaban ini hanya formalitas tanpa makna,” pungkasnya. (Adv)
