Ideanews.co, Opini – Barang Milik Negara (BMN) ialah barang-barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara (BMN) memiliki kegunaan dan peranyang penting akan menunjang kegiatan pelasanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam memberikan pelayanankepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan akuntabel agar dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
Pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagai sebuahaktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tentunyamenjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh semuaKementerian/Lembaga, sehingga kegiatan pengelolaan BMN ini mempunyai payung hukum sebagai landasan dan acuandalam implementasi kegiatannya. Namun, persoalan utamabukanlah terletak pada aturan, melainkan pada implementasidi lapangan.
Akan tetapi dalam perjalanannya, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sering menghadapi masalah-masalah yang terjadi, diantaranya seperti ketidaktertiban administrasi, pemanfaatan yang belum optimal, serta lemahnyapengawasan. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahanyang terjadi akan sangat berdampak pada kerugian negara.Lebih ironisnya, tidak sedikit aset negara yang menganggurbertahun-tahun, semnetara di sisi lain pemerintah terusmengalokasikan anggaran baru untuk pengadaan aset yang sama.
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bukanlan proses yang berdiri sendiri, akan tetapi sebuah siklus yang salingberkaitan antara satu dan yang lainnya. Mulai dariPerencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengamanan, Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan, apabilaterjadi kesalahan atau kegagalan di salah satu tahapannya, maka akan berdampak pada tahapan berikutnya.
Meskipun regulasi sudah ada dan sistem juga sudahterbangun, dalam kenyataannya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa tantangan atau permasalahan yang ada. Terjadikarena Keterbatasan kompetensi sumber daya manusiapengelola Barang Milik Negara (BMN). Data aset yang belumsepenuhnya akurat dan mutakhir. Belum Optimalnyapemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Serta yang paling sering ialah lemahnya pengamanan aset, terutama terhadapaset berupa tanah dan bangunan yang belum digunakandimana berpotensi menimbulkan sengketa atau penguasaanoleh pihak yang tidak berhak atas aset tersebut.
Pada akhirnya diharapkan beberapa upaya-upaya yangmampu mendorong terciptanya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang profesional dan berkelanjutan. Dengankomitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan dapatterus ditingkatkan sehingga aset negara benar-benarmemberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Aset negara adalah harta kitasemua. Menjaganya bukan hanya tugas aparatur sipil negara, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk masa depan generasi mendatang.
Oleh :Lutfi Ricky Sofyan Peserta Latsar CPNS PUSJAR SKPP LAN Samarinda Angkatan III, Kelompok 4, NDH 20 Tahun 2026
(Tim Redaksi)
