Ideanews.co, Penajam Paser Utara – Bupati Mudyat Noor meluruskan isu yang beredar di media sosial terkait kondisi keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sedang terlilit utang, melainkan menghadapi tantangan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketergantungan PPU terhadap transfer dari pemerintah pusat, termasuk keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).
“Perlu kami tegaskan, bukan berarti pemerintah daerah berutang. Kondisi ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran dan keterlambatan penyaluran DBH dari pusat. Ada hak daerah yang memang belum dibayarkan,” tegas Mudyat.
Ia menjelaskan, beban belanja pegawai yang masih tinggi menjadi salah satu faktor utama dalam struktur anggaran daerah. Meski demikian, Pemkab PPU memastikan alokasi dana desa tetap terjaga.
Bahkan, nilai dana desa di PPU disebut mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional. Mudyat pun mendorong pemerintah desa untuk lebih kreatif dan produktif dalam mengelola dana tersebut agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, guna meningkatkan pendapatan warga.
“Kalau ekonomi masyarakat kuat, pembangunan infrastruktur akan mengikuti secara alami. Karena itu, fokus utama kita saat ini adalah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor unggulan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Api-Api, Sarinah, menyampaikan aspirasi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa sawit. Ia mengungkapkan kendala utama yang dihadapi petani adalah akses jalan perkebunan yang rusak.
“Warga kami kesulitan mengeluarkan hasil panen karena terkendala jalan perkebunan yang rusak. Kami sangat memohon perhatian dari Pak Bupati agar hasil keringat petani tidak terbuang sia-sia karena masalah akses,” ungkap Sarinah.
Menanggapi hal tersebut, Mudyat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkomitmen menindaklanjuti aspirasi warga sebagai bahan evaluasi prioritas pembangunan ke depan.
Ia juga memastikan agenda kunjungan lapangan akan terus dilakukan secara rutin setiap pekan ke berbagai wilayah di PPU sebagai upaya “jemput bola” dalam menyerap aspirasi masyarakat. (Tim Redaksi)
