Pembentukan UPTD di PPU Harus Melalui Kajian Kelembagaan

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Iwan Darmawan. (Ist)

Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Setiap usulan pembentukan unit baru wajib melalui kajian kelembagaan dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Iwan Darmawan, mengatakan OPD teknis harus mengidentifikasi kebutuhan sebelum mengusulkan pembentukan UPTD. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menambah struktur organisasi tanpa dasar analisis yang jelas.

Bacaan Lainnya

“Yang tahu persis terkait dengan kebutuhan dari organisasi perangkat daerahnya ya organisasi perangkat daerah pengampu itu sendiri. Apakah mereka mau melakukan pembentukan unit-unit pelaksana UPTD itu, ya harus melalui proses analisa mendalam yang disampaikan kepada kami,” ujar Iwan, Sabtu (14/11/2026).

Setelah menyusun kajian, OPD pengusul menyampaikan usulan melalui mekanisme resmi kepada bupati melalui Sekretariat Daerah. Selanjutnya, Bagian Ortal menelaah aspek kelembagaan untuk memastikan kebutuhan dan kesesuaian dengan ketentuan.

Iwan menjelaskan, kajian tersebut harus mencakup analisis beban kerja serta kesiapan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga mempertimbangkan ketersediaan jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit baru.

“Semua pastinya dilihat dari analisis beban kerja dan pemenuhan SDM-nya. Kita harus mempertimbangkan dari beban kerja dan dalam proses pembentukan UPTD juga harus dilihat ketersediaan jabatan fungsional yang ada di dalam UPT yang akan dibentuk. Kalau misalkan kita mau bentuk-bentuk aja tetapi jabatan fungsionalnya belum ada pun tidak bisa seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, OPD tidak cukup hanya menyampaikan alasan pembentukan unit. Mereka juga harus menunjukkan kesiapan personel dan organisasi untuk menjalankan tugas pelayanan maupun fungsi teknis.

Iwan menegaskan, persyaratan tersebut bertujuan mencegah pembentukan struktur yang tidak efektif. Pemkab PPU ingin setiap UPTD memiliki fungsi jelas, dukungan SDM memadai, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Adv/Nad)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *