Soal PPPK Penuh Waktu 2027, Ortal PPU Tunggu Data Kepegawaian

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Ist)

Ideanews.co, Penajam – Rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 masih membutuhkan sejumlah persiapan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan pegawai sebagai dasar menghitung kebutuhan anggaran pemerintah daerah.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Iwan Darmawan, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan menghitung kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebijakan tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, persoalan anggaran dan kebutuhan belanja pegawai menjadi ranah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kalau ranahnya bagian organisasi tidak masuk ke dalam persoalan anggaran. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang bukan kewenangan kami,” tegas Iwan, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memastikan jumlah PPPK paruh waktu yang berpotensi beralih status. Data tersebut juga harus memuat rincian formasi dan jabatan yang akan dipenuhi.

Informasi itu menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk menghitung kebutuhan belanja pegawai. Selanjutnya, pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk yang lebih berkompeten menjawab soal kemampuan fiskal dan belanjanya adalah BPKD serta BKPSDM. Badan Keuangan pasti membutuhkan data eksistingnya terlebih dahulu, misalnya berapa jumlah guru atau formasi lain yang akan dipenuhi,” jelasnya.

Iwan menyebut setiap perangkat daerah memiliki tugas sesuai fungsi masing-masing. Bagian Ortal menangani penataan kelembagaan, termasuk penyesuaian struktur organisasi dan peta jabatan. Sementara BKPSDM mengurus aspek teknis kepegawaian, sedangkan perangkat daerah pengelola keuangan menghitung kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, pembahasan perubahan status PPPK harus melibatkan instansi yang memiliki data dan kewenangan terkait. Pemerintah juga perlu menunggu petunjuk teknis serta kebijakan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Dengan demikian, perencanaan perubahan status pegawai dapat berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (Adv/Nad)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *