Pemkab PPU Dukung Perlindungan Anak Terlantar, Identitas Hukum Jadi Prioritas

Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan dukungan tersebut usai mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama. (Idnews)

Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung langkah percepatan perlindungan anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu fokus utamanya yakni memastikan setiap anak memiliki identitas hukum agar mereka bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas publik.

Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan dukungan tersebut usai mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” kata Mudyat.

Ia menilai koordinasi lintas instansi sangat penting untuk memastikan pemerintah menjangkau seluruh anak yang membutuhkan perlindungan, baik dalam pendataan maupun pelayanan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana mengungkapkan bahwa sejumlah anak terlantar masih belum memiliki identitas hukum karena proses penetapan wali belum tuntas.

Persoalan tersebut dapat menghambat anak dalam mengurus dokumen kependudukan maupun mengakses berbagai layanan publik.

Untuk mengatasi masalah itu, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap mendampingi pemerintah daerah dari sisi hukum. Pendampingan ini diharapkan mampu mempercepat proses penetapan wali sehingga anak-anak segera memperoleh hak administratif mereka.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata.

“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy.

Rudy turut mengajak dunia usaha berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia berharap BUMD dan perusahaan swasta ikut membantu anak-anak terlantar, antara lain melalui beasiswa dan dukungan fasilitas kesehatan.

Kesepakatan ini juga mendorong pemerintah daerah memperkuat validasi data anak secara berkala. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran.

Pemkab PPU selanjutnya perlu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar setiap anak terlantar memperoleh hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (Adv/Nad)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *