Ideanews.co, Samarinda – Di tengah maraknya aktivitas industri di Kalimantan Timur, kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tambang dan pabrik masih dibayangi persoalan mendasar upah layak dan layanan sosial yang minim.
Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti kondisi ini sebagai bukti lemahnya pelaksanaan UMR dan tidak tepatnya pemanfaatan dana CSR.
“Kalau CSR hanya dipakai bangun tugu atau gapura, tapi rakyat di sekitar masih kesulitan air bersih atau biaya sekolah, itu namanya keliru arah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar dana CSR digunakan untuk infrastruktur fisik yang tidak selalu prioritas. Padahal, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga justru sangat dibutuhkan.
Terkait pelaksanaan UMR, Agusriansyah menyatakan DPRD sedang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban membayar upah sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dibiarkan menjadi kebiasaan.
“Kami tidak mau CSR dan UMR hanya jadi pajangan. Ini hak rakyat, bukan pilihan,” tegasnya.
DPRD Kaltim berencana mendorong perubahan Perda CSR agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil, serta memperkuat mekanisme pengawasan lintas komisi dan dinas.
Agusriansyah berharap, ke depan perusahaan-perusahaan di Kaltim tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi untuk kesejahteraan sosial. (Adv)
