Ideanews.co, Penajam – Wakil Ketua II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Yusuf, menyampaikan keprihatinannya terhadap belum rampungnya pembangunan sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi ini berpotensi mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, Andi menekankan bahwa banyak OPD hingga kini masih harus berbagi fasilitas kantor, situasi yang menurutnya kurang ideal untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
“Berbagi gedung antar-OPD tentu mengurangi efektivitas. Pemerintah perlu bergerak lebih cepat agar masing-masing OPD bisa bekerja secara maksimal di kantor yang layak,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi langkah Pemkab PPU yang berencana melanjutkan pembangunan kantor Inspektorat dan BKPSDM pada tahun 2025. Namun, ia menilai dua proyek itu belum cukup untuk menjawab kebutuhan yang lebih luas.
“Kalau memang anggaran tersedia, kenapa tidak diprioritaskan pembangunan kantor OPD lainnya juga? Ini untuk kepentingan pelayanan publik jangka panjang,” tegasnya.
Menurut Andi, infrastruktur pemerintahan yang belum memadai akan selalu menjadi hambatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Pemkab lebih responsif terhadap situasi ini dan mencari alternatif pembiayaan yang bisa mempercepat proses pembangunan.
“Harus ada langkah konkret, karena kita bicara soal pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Kantor yang memadai bukan soal kenyamanan, tapi soal efektivitas kerja,” tutupnya.
Pernyataan Andi Yusuf menambah tekanan publik terhadap Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa kendala fisik tidak menjadi alasan bagi turunnya kualitas pelayanan. Kini masyarakat menunggu bukti nyata dari komitmen yang telah disampaikan. (Adv)
