Ideanews.co, Penajam — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tekanan fiskal menjelang tahun anggaran 2026. Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyebut proyeksi transfer anggaran dari pusat bakal turun hingga 50 persen, berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai proyek fisik.
Waris mengaku belum bisa berkomentar spesifik soal kerangka APBN 2026 karena pembahasan dilakukan langsung antara pemerintah pusat dan Bupati PPU. Namun ia menegaskan informasi yang diterimanya menunjukkan potensi penurunan signifikan.
“Saya dapat dari Pak Bupati, potensi penurunannya 50 persen. APBD 2025 itu sekitar Rp2,6 triliun, dan proyeksi 2026 ini hanya menembus Rp1,2 sampai Rp1,3 triliun. Itu pun masih ngambang,” ujar Abdul Waris Muin.
Salah satu penyebab utama lemahnya ruang fiskal adalah stagnasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Pajak kita enggak ada peningkatan, PAD-nya tidak tumbuh,” bebernya.
Ia menyebut potensi pelemahan fiskal ini sebenarnya sudah diprediksi sejak awal masa jabatan Bupati.
“Sejak saya dilantik, Pak Bupati sudah bilang APBD pasti turun. Bahkan waktu itu beliau khawatir soal kemampuan daerah menjaga pembayaran gaji,” ujarnya.
Dengan proyeksi APBD yang terpangkas hampir separuh, pemerintah daerah menyadari dampak terbesar akan terjadi pada pembangunan fisik.
“Pengaruh sekali. Proyek fisik pasti kena.” kata Waris.
Untuk mengimbangi penurunan fiskal, Bupati PPU disebut intens melakukan lobi ke kementerian dan lembaga.
“Ke Menteri Pendidikan, PUPR, Kemenkeu semua diupayakan. Apa celah yang bisa dimasuki, beliau laporkan,” jelas Wabup Muin.
Waris menuturkan pemerintah daerah pernah memaparkan langsung ke Bappenas bahwa PPU kerap dianggap bagian dari wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kebutuhan lokalnya terabaikan.
“Orang hanya tahu IKN dibangun, tapi bukan daerah kita yang dibangun. Penajam justru terpinggirkan,” katanya.
Meski tekanan anggaran besar, Waris memastikan program-program unggulan berbasis layanan dasar tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
“Program unggul tetap jalan. Kartu Penajam Sehat, bantuan pelayanan dasar, sekolah, BPJS itu aman. Masyarakat pasti menagih kalau tidak jalan,” tandasnya. (Adv/Bey)
