Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, mengingatkan pentingnya menjaga independensi akademik di tengah pelaksanaan program Gratispol (Gratis, Setara, Berkualitas) yang kini menyasar dunia perguruan tinggi di Kaltim.
Menurut legislator Komisi IV tersebut, meskipun program bantuan pendidikan dari Pemprov Kaltim ini menjadi langkah maju dalam mendorong pemerataan akses kuliah, institusi pendidikan tinggi tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai pusat nalar kritis dan kebebasan berpikir.
“Kampus adalah ruang dialektika yang seharusnya tetap kritis, bukan justru menjadi pasif hanya karena menerima dana dari pemerintah,” ujar Darlis saat ditemui pada Jumat (20/6/2025).
Ia menyampaikan bahwa rektorat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebebasan akademik dan tidak tunduk pada intervensi eksternal yang bisa melemahkan peran kampus sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan.
Di sisi lain, Darlis juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran dana Gratispol. Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sektor kesehatan, khususnya kasus keterlambatan pembayaran BPJS ke rumah sakit.
“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terjadi dalam dunia pendidikan. Keterlambatan pencairan UKT dari pemerintah ke kampus akan sangat merugikan mahasiswa,” tegasnya.
Ia juga meluruskan bahwa Gratispol bukan program bantuan perorangan yang memerlukan pendaftaran individu. Semua proses dilakukan secara kolektif oleh pihak kampus dan diverifikasi langsung oleh pemerintah provinsi.
“Mahasiswa tidak perlu daftar sendiri. Sistem ini dibangun untuk efisiensi dan akuntabilitas, jadi kampus yang harus aktif memastikan data yang diajukan valid,” jelasnya.
Lebih lanjut, Darlis menekankan perlunya sinkronisasi antara jadwal pencairan anggaran dan kalender akademik, agar kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu oleh kendala administratif.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk melihat Gratispol sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pendidikan, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar dunia kampus.
“Program ini sangat positif, tapi jangan sampai kampus kehilangan ruhnya. Kebebasan berpikir, sikap kritis, dan otonomi akademik adalah fondasi yang tidak boleh ditawar,” tutupnya. (Adv)
