Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengevaluasi kelayakan warga penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Daerah (BLT-KD). Warga yang mengalami peningkatan kemampuan ekonomi berpeluang keluar dari daftar penerima agar penyaluran bantuan tetap menyasar keluarga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, mengatakan pemutakhiran data mencakup perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain perubahan pekerjaan, pernikahan dengan pasangan yang memiliki penghasilan lebih baik, hingga penerima manfaat yang meninggal dunia.
Dalam proses tersebut, Dinsos melibatkan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengusulkan perubahan data. Aparat setempat memiliki informasi lebih dekat mengenai perkembangan kehidupan warga sehingga dapat membantu mengidentifikasi keluarga yang masih memenuhi kriteria bantuan.
“Teman-teman desa dan kelurahan itu memang sudah punya data karena mereka yang tahu persis kondisi masyarakatnya. Setelah mereka usulkan, kita tarik lagi datanya untuk memastikan apakah benar masuk dalam kategori yang ditentukan,” ujar Ainie.
Setelah menerima usulan, Dinsos mencocokkan informasi tersebut dengan basis data kesejahteraan pemerintah, termasuk pengelompokan desil masyarakat. Petugas juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap penerima bantuan pada penyaluran semester pertama.
Ainie menyebut, salah satu kondisi yang menjadi perhatian ialah penerima yang menikah dengan seseorang berkemampuan ekonomi lebih baik. Perubahan status pekerjaan juga masuk dalam evaluasi, terutama ketika anggota keluarga memperoleh penghasilan dari APBD, seperti aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kalau ada penerima yang ternyata menikah dengan orang yang mampu, itu berpotensi kita tarik. Tetapi, kita masih mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu,” jelasnya.
Meski demikian, Dinsos tidak langsung menghapus nama penerima berdasarkan informasi awal. Pemeriksaan dan pencocokan data tetap menjadi dasar sebelum pemerintah menetapkan perubahan kepesertaan.
Melalui pemutakhiran tersebut, Pemkab PPU ingin menjaga ketepatan sasaran BLT-KD agar anggaran bantuan memberikan manfaat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Adv/Nad)










