Ideanews.co, Penajam – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyelesaikan pembahasan akhir terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut menyoroti tiga sektor krusial: pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, mengungkapkan bahwa rekomendasi akan segera disampaikan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menekankan bahwa fokus utama adalah persoalan yang langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat.
“Isu-isu yang kami angkat merupakan persoalan mendasar, seperti irigasi untuk petani, kualitas guru TK, dan pelayanan rumah sakit. Harapannya, pemerintah segera merespons dengan langkah konkret,” kata Sujiati pada Senin (19/5/2025).
Dalam sektor pertanian, Sujiati menyoroti persoalan irigasi yang belum kunjung teratasi, khususnya bagi petani yang masih bergantung pada curah hujan. Menurutnya, kondisi ini mengancam ketahanan pangan lokal, terutama di musim kemarau.
“Kami dorong agar sistem irigasi dibenahi, karena ini menyangkut produktivitas petani. Mereka tak bisa terus-menerus bergantung pada hujan,” jelasnya.
Selain itu, potensi ekonomi dari komoditas laut seperti rumput laut jenis sango-sango turut menjadi perhatian. Sujiati menilai pengolahan pascapanen yang belum maksimal membuat nilai jual rumput laut tetap rendah.
“Padahal ini komoditas potensial. Jika pascapanennya ditingkatkan, nilai ekonominya bisa jauh lebih baik,” tambahnya.
Pada sektor pendidikan, Komisi II meminta Pemda memberi perhatian khusus pada guru taman kanak-kanak (TK) yang belum memiliki latar belakang pendidikan formal yang sesuai. Beasiswa bagi guru TK disebut sebagai salah satu solusi strategis.
“Banyak guru TK belum mengenyam pendidikan tinggi. Ini harus jadi prioritas untuk mendongkrak mutu pendidikan usia dini,” tegas Sujiati.
Sementara itu, di sektor kesehatan, DPRD menerima banyak keluhan warga mengenai pelayanan rumah sakit. Komisi II meminta agar perbaikan layanan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Pelayanan di rumah sakit masih dikeluhkan. Pemerintah harus mempercepat perbaikan agar masyarakat mendapatkan layanan yang layak,” tuturnya.
Komisi II berharap, seluruh rekomendasi ini bisa menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Pemda PPU dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan, khususnya untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat. (Adv)
