Ideanews.co, Samarinda – Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Gratispol) yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur kembali menuai perhatian.
Kali ini, peringatan datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, yang mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap realistis dan menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Agus Aras, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim, menilai bahwa niat pemerintah provinsi untuk memberikan pendidikan gratis patut diapresiasi, namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara cermat dan bertahap.
“Dalam konteks politik, sah-sah saja jika pemerintah punya program seperti Gratispol. Tapi kita juga harus realistis melihat kemampuan APBD kita dalam membiayai program pendidikan secara menyeluruh,” ujar Agus Aras saat ditemui, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, hingga saat ini kondisi fiskal Kalimantan Timur masih dalam tahap penyesuaian, apalagi dengan berbagai kebutuhan prioritas lain yang juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ia menyebut program Gratispol memang punya tujuan mulia, namun implementasinya tidak bisa tergesa-gesa.
“Masyarakat perlu bersabar karena program ini belum bisa langsung dijalankan secara maksimal. Target maksimalnya baru akan terlihat di 2026, apalagi ini juga berkaitan dengan regulasi pendidikan yang berlaku secara nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa kewenangan Pemprov Kaltim dalam sektor pendidikan terbatas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Untuk jenjang pendidikan tinggi, perlu ada kajian dan mekanisme khusus agar tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
“Kalau bicara pendidikan tinggi, itu sudah berada di luar kewenangan langsung pemerintah provinsi. Maka harus ada formulasi tersendiri agar tetap sesuai koridor hukum,” sambungnya.
Agus Aras juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pengalokasian anggaran daerah. Ia mengingatkan agar APBD tidak difokuskan hanya pada satu sektor, sebab kebutuhan lain seperti pembangunan infrastruktur juga mendesak untuk ditangani.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada pendidikan. Infrastruktur dan sektor lain juga butuh perhatian serius. Jadi anggaran harus dibagi secara proporsional dan bijak,” tegasnya. (Adv)
