Ideanews.co, Samarinda — Saat tahun ajaran baru semakin dekat, kecemasan mulai dirasakan sebagian orang tua di Kalimantan Timur. Mulai dari keterbatasan ruang kelas hingga aturan PPDB yang kerap berubah, membuat proses pendidikan terasa rumit.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengangkat persoalan ini sebagai isu mendesak yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.
“Kami mendengar langsung dari masyarakat. Fasilitas belajar yang terbatas membuat proses belajar jadi terganggu. Ini menyangkut masa depan anak-anak,” ujar Fuad.
Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh lagi dibiarkan dalam kondisi minim. DPRD, katanya, siap menjadi jembatan antara sekolah dan dinas pendidikan agar kebutuhan sarana segera direspon.
Tak hanya itu, Fuad juga menyoroti sistem PPDB yang menurutnya masih menyisakan banyak polemik. Ia mengingatkan bahwa regulasi penerimaan siswa harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan mempersulit.
“PPDB itu mestinya sederhana, adil, dan transparan. Jangan sampai orang tua merasa kalah sebelum bertanding karena aturannya tidak jelas,” tegasnya.
Bagi Fuad, pendidikan bukan sekadar soal teknis, tapi hak mendasar setiap warga negara. Oleh karena itu, ia mendorong agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.
“Kami akan kawal terus. Jangan ada anak yang tertinggal hanya karena masalah fasilitas atau aturan yang tidak adil,” pungkasnya. (Adv)
